Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (QS.Ali Imran :85)
Beberapa waktu lalu negri ini mengadakan hajatan besar. Sebuah prosesi ritual lima tahunan yakni pesta demokrasi pemilihan umum untuk legislative. Banyak orang berharap perubahan lebih baik terhadap pemilu bagi negri ini untuk Indonesia lebih baik. Harapan bukan hanya datang dari kalangan menengah kebawah tetapi juga dari para elit dan pengusaha dengan harapan pemilu kali ini membawa perbaikan ekonomi bagi bangsa tercinta ini.
Tidak ketinggalan mereka yang memiliki uang berlomba-lomba mengikuti perlombaan untuk duduk sebagai wakil rakyat. Berbagai slogan mereka usung, janji-janji perubahan mereka suarakan, kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan seakan bisa mereka selesaikan ketika mereka duduk di kursi terhormat.
Rakyatpun terbius oleh alunan syair-syair perubahan yang didendangkan para caleg partai politik. Dengan sedikit goyangan angin surga, masyarakat bisa melupakan segala masalah yang menghimpit walau sekedar sesaat.
Ya…! Inilah demokrasi sebuah system politik yang diterapkan di negri dengan kaum muslim terbesar di dunia. Dengan propaganda bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat maka masyarakat dengan mudah menerima demokrasi tanpa telaah lebih mendalam.
Satu pertanyaan dari judul yang kami tulis diatas adalah apakah dengan demokrasi keberkahan dari langit akan turun kepada umat terbaik yang dengan rela mengemban demokrasi meski dengan pengorbanan biaya yang tidak kecil?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sedikit telaah tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos artinya rakyat dan cratein artinya permerintah. Abraham Lincoln (1806-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai "government of the people, by the people, for the people". Kemunculan demokrasi terinspirasi fakta bahwa dikota Athena, Yunani pada sekitar tahun 450 SM yang mempraktekan pelibatan seluruh warga kota dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Yunani kuno tersebut digali kembali di eropa pada abad pertengahan ketika kekuasaan gereja dan kaisar melakukan penyimpangan dan penindasan terhadap rakyat dengan mengatasnamakan agama(gereja). Oleh karena itu muncullah gerakan reformasi gereja yang menentang dominasi gereja, dan menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. Puncaknya adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang berujung pada sekulerisasi, yakni upaya memisahkan gereja dari masyarakat, negara, dan politik.
Pada masa itu, orang mencari suatu model agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang, keluarga kerajaan, kaum bangsawan atau penguasa gereja. Ironinya, satu-satunya bahan yang tersedia bagi para pemikir saat itu adalah dari sejarah Yunani kuno. Dari sejarah itu mereka belajar bahwa di kota Athena tempo dulu diterapkan satu sistem, yaitu seluruh warga kota turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sistem tersebut dianggap system terbaik oleh para pemikir abad pertengahan waktu itu. Mereka yang tertekan oleh kediktatoran para raja dan kaum bangsawan serta penguasa gereja kemudian mengadopsi sistem Athena dan mempopulerkannya dengan nama "DEMOKRASI".
Dilihat dari aspek historis, demokrasi jelas dilahirkan oleh pemikir yang menolak campur tangan agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya negara. Selain itu , demokrasi juga murni berasal dari rekacipta dan hawa nafsu manusia, bukan berasal dari agama samawi manapun, apalagi islam.
Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam demokrasi dikenal slogan 'vox populli vox dei' (suara rakyat adalah suara tuhan). Karena itulah, inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan membuat hukum. Atau dalam bahasa lain adalah system pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dengan demikian sebagai konsekuensi dari ide kedaulatan rakyat maka rakyatlah yang berhak membuat, menetapkan, membatalkan hukum melalui wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen. Produk undang-undang yang mereka hasilkan apakah nanti sesuai atau tidak dengan islam adalah urusan belakang. Yang jelas undang-undang didasarkan pada asas manfaat. Kemanfaatan bagi pembuat undang-undang juga bagi pemilik modal yang mendukung dana kampanye tentunya.
Kembali pada ayat diatas, konotasi ghayr al-islam din[an] (selain islam sebagai agama) bukan hanya dalam konteks mencari selain islam sebagai agama ritual, tetapi juga berlaku dalam konteks mencari selain islam sebagai agama social, politik, ekonomi, dan lain-lain. Sebab kata din (agama) disini mencakup dua konotasi ajaran tersebut.
Maka sesuatu yang bukan berasal dari islam hendaknya kaum muslimin tidak mengamalkanya termasuk demokrasi. Karena pernyataan Allah dalam Qur'an surat Ali Imran: 85 diatas sudah sangat jelas. Sesuatu yang bukan dari islam maka akan tertolak. Oleh karena itu mengharapkan keberkahan, mengharapkan Indonesia menjadi baldattun thayyibattun wa robbun ghafur dalam bingkai demokrasi ibarat menunggu unta masuk ke lubang jarum. Allahu a'lam bi shawab
naik tangga berikutnya
